![]() |
| Ilustrasi: Photo Nanik S. Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), indonesia |
Menakar Arah Baru Badan Gizi Nasional: Mengapa Urusan Isi Piring Masih Jadi Teka-Teki? Perombakan mendadak di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) pasca-penangkapan mantan kepala lembaga oleh Kejaksaan Agung menyisakan ruang diskusi yang lebar bagi publik. Berdasarkan pemberitaan dari
Kompas.com (5/6/2026)Estafet kepemimpinan BGN kini beralih dari Dadan Hindayana ke Nanik S. Deyang. Menariknya, transisi ini tidak hanya membawa perubahan manajerial, tetapi juga memicu gelombang keheranan kolektif mengenai bagaimana pemerintah menempatkan prioritas kompetensi pada program prioritas bernilai ratusan triliun rupiah ini.
Membaca dinamika terbaru di BGN setidaknya menyisakan tiga pertanyaan besar Mengapa?
1. Mengapa Urusan Gizi Manusia Minim Sentuhan Ahli Gizi?
Ini adalah keheranan paling mendasar yang paling disorot publik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah urusan krusial yang menyangkut stunting, makronutrien, mikronutrien, dan masa depan kesehatan generasi bangsa. Namun, rekam jejak nakhodanya justru tampak menjauh dari rumpun ilmu kesehatan masyarakat atau nutrisi klinis.
Dadan Hindayana, kepala terdahulu, dipublikasikan secara luas sebagai seorang ahli serangga (entomolog). Kini, penggantinya, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers pertamanya merasa perlu meluruskan identitas akademiknya dengan menegaskan, Saya Sarjana Biologi ya, saya ulang bukan Sarjana Kehutanan, Sarjana Biologi. Pertanyaannya, mengapa untuk lembaga sestrategis ini, pemerintah terkesan kesulitan menemukan atau menunjuk figur yang memang berlatar belakang ahli gizi klinis, dokter spesialis anak, atau pakar kebijakan pangan? Menaruh beban berat urusan metabolisme dan gizi makro anak-anak sekolah kepada sarjana ilmu alam murni tentu memicu tanda tanya besar tentang sejauh mana aspek linieritas keilmuan dihargai dalam penyusunan kabinet/lembaga teknis.
2. Mengapa Terkesan Ada Kegamangan Identitas Instansi?
Ketegasan Nanik dalam meluruskan spekulasi bahwa dirinya adalah lulusan kehutanan dan memperjelas statusnya sebagai lulusan biologi memperlihatkan adanya turbulensi persepsi di ruang publik. Kita layak heran, mengapa masalah administrasi dan latar belakang pendidikan seorang pejabat publik pelaksana program megaproyek harus menjadi menu utama dalam perkenalan perdananya kepada media?
Hal ini mencerminkan bahwa penunjukan pimpinan lembaga tidak didasarkan pada rekam jejak yang sudah matang dan dikenal luas di bidangnya, melainkan lebih terasa seperti penunjukan darurat demi mengisi kekosongan kekuasaan pasca-krisis hukum.
3. Mengapa Kualitas Baru Menjadi Panglima, Setelah Terjadi Kebocoran?
Satu poin penting dari pernyataan kepemimpinan baru BGN adalah keputusan untuk mengerem ambisi kuantitas. Nanik menyatakan telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa BGN tidak akan memaksakan target awal 82 juta penerima pada tahun 2026 demi menjaga kualitas agar tidak merosot (drop).
Fokus dialihkan pada pengetatan pengawasan, pembenahan kualitas makanan, serta memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), ibu hamil, dan balita.
Di satu sisi, keputusan ini sangat realistis dan patut diapresiasi.
Namun di sisi lain, muncul keheranan mendalam: mengapa kesadaran untuk memperketat pengawasan, memitigasi risiko, dan mengutamakan kualitas ini baru digandungkan secara serius setelah korupsi tata kelola MBG terungkap?
Program dengan anggaran fantastis seharusnya sudah dipagari dengan sistem pengawasan berlapis sejak hari pertama dirancang. Masuknya unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Agustina Arumsari ke dalam jajaran pimpinan BGN membuktikan bahwa pemerintah kini sedang sibuk "memadamkan kebakaran" finansial, alih-alih fokus pada esensi pemenuhan gizi itu sendiri.
Pergeseran Fokus: Dari Nutrisi ke Audit Forensik
Badan Gizi Nasional saat ini tampaknya sedang mengalami pergeseran fungsi yang ironis.
Dengan masuknya tim auditor keuangan dan penataan ulang skala prioritas program, panggung utama BGN kini bukan lagi tentang bagaimana meramu kalori dan protein terbaik untuk anak sekolah, melainkan bagaimana menyelamatkan uang negara dari tangan-tangan koruptor.
Langkah realistis memangkas target kuantitas demi kualitas adalah keputusan penyelamatan yang bijak. Namun, kegagalan mengakar pada penempatan kompetensi figur sejak awal pembentukan lembaga harus menjadi pelajaran mahal. Kita tentu berharap, setelah badai hukum dan audit keuangan ini mereda, Badan Gizi Nasional bisa kembali ke khitahnya: dipimpin dan dijalankan oleh orang-orang yang memang paham apa yang harus tersaji di atas piring anak-anak kita, bukan sekadar mereka yang sibuk membenahi tata kelola birokrasi yang telanjur bocor.
ADVERTISEMENT


Komentar
Posting Komentar